Sunday, November 10, 2013

Penghasil Migas, Realita “Melas”

            Indonesia negara yang dikenal sebagai zamrut katulistiwa dengan keragaman flora serta faunanya menunjukkan keberlimpahan sumberdaya alam yang tak terkira, berbagai hasil tambang dari logam, migas, batubara dan kekayaan alam lainnya. Keberlimpahan tersebut membuat berbagai perusahaan asing mengucurkan dana investasi serta terjun langsung dalam upaya Explorasi SDA baik dibidang minyak bumi, gas alam, maupun batubara. Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang didalam perut bumi bojonegoro mengandung minyak bumi dan gas daratan yang digadang-gadang merupakan yang terbesar di Indonesia.
            Tahun demi tahun Bojonegoro mulai ramai dengan berbagai aktivitas pengeboran minyak bumi, ratusan hektare sawah milik wargapun harus menjadi korban ganti rugi adanya pengeboran tersebut. Aktivitas pengeboran tersebut banyak menyerap tenaga kerja guna memperlancar explorasi migas, namun harapan masyarakat akan kesejahteraan dari maraknya pengeboran migas merupakan sebatas angan-angan. Tingkat pengangguran di daerah sekitar perusahaan migas masih relatif tinggi. Karena adanya standart penerimaan karyawan dari pihak perusahaan yang belum bisa dicapai sumber daya manusia di sekitar area perusahaan terutama para pemuda di daerah tersebut. Adapun pemuda yang diterima untuk bekerja adalah hanya sebatas pekerja di jabatan bawah seperti flagman atau pekerja bangunan.
            Dari sudut lain maraknya pengeboran migas semakin  berdampak buruk bagi lingkungan, salah satunya adalah cuaca di Bojonegoro yang semakin panas serta polusi udara yang meningkat tajam karena banyaknya kendaraan berat yang melintas dan menimbulkan debu yang berterbangan ditambah asap kendaraan. Dari segi ekonomi pengeboran minyak juga cenderung merugikan para petani yang lahannya menjadi korban ganti rugi.
            Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan pertambangan di Bojonegoro yang mengexplorasi sumber daya migas membuat Bojonegoro semakin ramai akan pendatang dari luar kota maupun luar negri, hal ini di ikuti dengan berkempang pula usaha kecil dan menengah di Bojonegoro, tak jarang bus-bus pariwisata singgah di alun-alun Bojonegoro untuk istirahat sejenak setelah melakukan perjalanan panjang. Namun perkembangan ekonomi Bojonegoro  yang semakin baik berbanding lurus dengan perkembangan masalah sosial yang menunjukkan peningkatan. Perlahan tapi pasti, PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) istilah khusus yang digunakan di lingkungan pekerja sosial, yaitu bidang pekerjaan yang memanfaatkan belas kasih orang lain untuk mendulang rupiah, atau biasa disebut pengemis, pengamen, atau gelandangan pun juga meningkat. Peningkatan PMKS ini sangat terlihat ketika malam minggu di alun-alun Bojonegoro, mereka memanfaatkan kesempatan dengan banyaknya masyarakat yang menikmati akhir pekan di alun-alun. Tidak jarang beberapa PMKS ini juga berkelakuan kurang berkenan ketika tidak diberi uang oleh pengunjung, seperti pengamen yang sengaja terus menyanyi ketika pengunjung telah memberi tanda bahwa dia menolak, atau pengemis yang bergumam ketika tidak diberi uang. Sekarang jumlah pengamen dan pengemis berkisar antara 8-12 kelompok dan individu.
Semakin maraknya PMKS ini membuat secara langsung membuat kesan rendahnya kesejahteraan dan cenderung mengganggu pengunjung. Mulai adanya bus-bus pariwisata yang singgah bukan tidak mungkin jika Bojonegoro juga mengembangkan pembangunan ke arah pariwisata, dengan membuat tempat wisata bernuansa explorasi migas. Hal tersebut merupakan ide yang cukup relevan dengan image Bojonegoro yang merupakan daerah yang terkenal akan migasnya.
            Diketahui bahwa beberapa pengemis merupakan pendatang dari luar kota yang sengaja memilih untuk menjadi pengemis. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaaya, Bandung, Semarang dll pengemis merupakan provesi yang menjanjikan dan pengemis pun memiliki manajemen yang rapi serta memiliki pemimpin-pemimpin dalam tiap kelompoknya. Bahkan dalam sebuah artikel mengemukakan bahwa terdapat pengemis terkaya dengan pendapatan Rp200.000 hingga Rp300.000 per hari, hingga sekarang menjadi bos bagi sekitar 54 pengemis di Surabaya kekayaan yang dimilikinya meliputi dua rumah yang berada di kampung halamanya madura. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk emak dan bapaknya yang sudah renta. Selain itu, ada satu lagi rumah yang dia bangun di Kota Semarang,dua sepeda motor Honda Supra Fit dan sebuah mobil Honda CR-V kinclong keluaran 2004
                Pemerintah seharusnya peka terhadap gejala-gejala masalah sosial sseperti PKMS, karena segera menyelesaikan masalah yang keecil lebih mudah sebelum masalah tersebut bertambah besar dan menghasilkan banyak kontroversi terhadap kebijakan yang telat. Bukankah telah dibentuk juga undang-undang tentang PMKS seperti PP 31/1980, PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS. Dalam penanggulangan PMKS memang bukanlah semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan  masyarakat. Bukankah suatu kesia-siaan jika dalam penertiban serta rehabilitas PMKS masih banyak masyarakat yang mendukung perkembangan PKMS dengan sering memberi uang terhadap aksi mereka.
            Adanya proses manajemen dalam aksi PMKS menunjukkan adanya pihak-pihak tertentu yang menjadikan masalah sosial ini menjadi kesempatan bisnis yang menjanjikan. Karena itu pula MUI telah mengeluarkan fatwa haram untuk memberi uang pada PMKS karena berbagai pertimbangan dan berdasarkan pada syariat dan hadist yang dianggap terpercaya.
            Bukan hanya di Indonesia, namun negara-negara maju juga mengalami masalah yang sama. Inggris memiliki  sejarah yang cukup panjang dengan pengemis, contohnya pengemis-pengemis gypsi yang berasal dari Romania. Pada 1800 warga Inggris mengecap pengemis-pengemis gypsi sebagai ofensif, suka mencuri, mengotori jalan dan kerap kali membuntuti orang untuk mendapatkan uang. Kini, pengemis-pengemis yang berada di Inggris bukan hanya berasal dari suku-suku gypsi Romania dan Chekoslovakia (sebelum berpisah) melainkan juga berasal dari daerah konflik etnis di Eropa Timur seperti Bosnia, Kroasia, Kosovo, Serbia yang meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan biasa disebut sebagai asylum seekers atau pencari suaka.         
Mengapa Inggris? Di bawah protokol 1967 dan kesepakatan dengan PBB tahun 1951 Inggris telah setuju untuk menyediakan tempat bagi para pencari suaka, yang keselamatan hidupnya terancam di negaranya sendiri. Peraturan menyebutkan segera sesudah mendapatkan suaka, “para pelarian” ini akan diambil sidik jarinya dan memiliki alamat sendiri dengan pengecualian mereka tidak akan menikmati hak penuh sebagai warga negara dan pengurusannya diserahkan kepada pemerintahan setempat.
            Tetapi, pada April 2001 pemerintahan Inggris memberlakukan peraturan baru yang lebih ketat dan pada dasarnya tidak memperbolehkan para pencari suaka untuk bekerja, tidak menerima benefit apa pun dari pemerintah dan, sebagai gantinya, hanya diberikan voucher makan dengan ukuran 30% di bawah tingkat konsumsi yang wajar. Karena itu, mengemis menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Inilah potret kemiskinan dan sekaligus melahirkan tindakan mengemis yang terjadi di negara modern seperti Inggris. Peraturan baru itu mengindikasikan lahirnya sebuah kelas pengemis yang terstruktur yang dilahirkan oleh kebijakan pemerintah.         
            Sadar dengan kebijakan yang “berbahaya”, pemerintahan lokal semisal Cambridge menempuh cara dengan melibatkan stakeholder seperti Wintercomfort dan Jimmy's Nightshelter, organisasi yang peduli dengan masalah gelandangan (homeless people), dengan menyalurkan donasi yang diserahkan melalui lembaga tersebut. Uniknya, donasi itu dikumpulkan dari kotak-kotak sumbangan resmi yang disebarkan di berbagai titik strategis di pusat kota. Selain itu, tindakan hukum juga dikenakan bagi mereka yang tertangkap tangan menggunakan uang hasil mengemis untuk mabuk-mabukan maupun membeli narkoba. Upaya mengurangi jumlah pengemis juga dilakukan di kota-kota London, Westminter City, dan Camden dengan memasang poster-poster yang mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis. 
            Di negara modern lainnya semisal Kanada, pemerintahan British Columbia (BC) pada Oktober 2004 memberlakukan hukum yang membolehkan polisi mengenakan denda kepada para pengemis yang bersikap dan berucap kasar, berada dalam radius lima meter dari perhentian bus atau telepon umum koin, serta squeegee kid, orang-orang—biasanya anak-anak—yang membersihkan kaca mobil saat kendaraan berhenti di lampu merah.
            Upaya yang dinamai dengan Safe Street Acts ini sebetulnya meniru model yang diterapkan secara sukses di negara bagian Ontario, Kanada. Peraturan ini mengelompokkan tindakan meminta uang dengan ancaman, tindakan mengemis yang dilakukan olah dua orang atau kelompok, menghambat jalan orang, berada sejauh lima meter dari ATM, perhentian bus, telepon umum dan toilet umum sebagai kegiatan yang terlarang.
        Meski peraturan ini menuai badai kritik dari lembaga advokasi setempat dan anggota Partai Demokratik Baru (NDP), pemerintah British Columbia terus melenggang dengan alasan bahwa kebanyakan pengemis adalah orang-orang yang sangat cukup makan, berpakaian dengan sangat layak, sangat berlebih untuk diri mereka tetapi tidak mau membayar pajak. Tambahan pula, begitu seriusnya masalah pengemis dan gelandangan di BC ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan lainnya yang dikenal dengan Trespass Act, yang melarang gelandangan mendirikan tenda-tenda di pekarangan rumah orang.
            Beberapa tindakan atau kebijakan mengurangi jumlah kemiskinan di sebagian kota di negara-negara maju membuahkan hasil yang cukup signifikan. Studi yang dilakukan di Notingham City, Inggris, menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pengemis sebesar 85% dalam waktu enam bulan saja sejak program penanggulangan pengemis dilakukan. Program ini mencakup; tindakan hukum bagi para pengemis yang agresif, pemberdayaan patroli polisi di kota-kota, pengawas atau penyelia yang beroperasi di jalan dan memantau para pengemis, dan sebuah kampanye simpatik yang ditujukan untuk masyarakat luas dalam bentuk poster yang memberikan alternatif bantuan daripada memberikan uang kepada pengemis.          
            Potret Pengemis di Indonesia di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari melemahnya kekuatan ekonomi secara makro untuk menolong tumbuhnya lapangan kerja baru dan sekaligus menyerap tenaga kerja. Hal ini dipicu oleh krisis moneter pada 1998 yang menyebabkan ambruknya perekonomian Indonesia yang secara ironis disebut-sebut sebagai macan baru asia sebelum krisis terjadi. Ibarat dalam cerita dongeng, negara ini jatuh miskin hanya dalam sehari! Dan sejak itu, halaman-halaman surat kabar dipenuhi dengan data terjadinya PHK besar-besaran dan tumbuhnya angka kemiskinan yang fantastis. Proyeksi data yang diperkirakan oleh International Labour Organisation (ILO) menyebutkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS-UNDP, 1999). Sementara itu, menurut laporan BKKBN (2005), jumlah masyarakat miskin di tanah air saat ini mencapai 36,1 persen dari total penduduk Indonesia sekitar 220 juta jiwa, termasuk di dalamnya penduduk fakir miskin sebanyak 14,8 juta jiwa.         
            Yang mana pun data statistik yang kita gunakan, baik UNDP atau pun versi BKKBN, yang jelas keadaan ini mengisyaratkan semakin bertambah banyaknya penduduk Indonesia yang telah jatuh miskin! Situasi ini, menurut Edi Suharto, menyebabkan mencuatnya beberapa fenomena sosial seperti ruwetnya tata kota karena bertambahnya jumlah PKL seperti dialami di Bandung. Selain itu, munculnya gelandangan dan pengemis (PMKS) yang beroperasi di jalan-jalan protokol di kota-kota besar dan sekarang meluas ke daerah-daerah ditengarai sebagai efek samping krisis berkepanjangan. Suharto menambahkan bahwa seandainya PMKS dimasukkan ke dalam kategori kemiskinan, angka kemiskinan akan bertambah lagi sebesar 21 juta orang (Suharto, 2003).        
            Dalam kaca pandang Suharto, ada tiga kategori kemiskinan di Indonesia yaitu; kelompok paling miskin atau fakir miskin (destitute), kelompok miskin (poor) dan terakhir kelompok rentan (vulnerable). Kelompok paling miskin adalah mereka yang betul-betul tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial dan umumnya tidak memiliki pendapatan, kelompok miskin adalah kelompok yang memiliki pendapatan meski kadang tidak mencukupi, atau setidaknya tidak butu huruf, dan kelompok rentan adalah kelompok yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi miskin seiring dengan berubahnya kondisi sosial politik. Buruh-buruh berupah kecil, tergolong ke dalam kategori terakhir ini.
            Sayangnya, Gepeng yang saban hari berkeliaran di jalanan tidak mudah diidentifikasi atau dikelompokkan ke dalam kategori-kategori miskin seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini menyebabkan, perlunya upaya ekstra keras untuk mengindentifikasi dan meneliti keberadaan para Gepeng untuk memastikan tindakan yang tepat untuk mengatasi para PMKS, utamanya di Yogyakarta. Tindakan penggarukan, seperti yang pernah penulis saksikan di perempatan Kaliurang, mungkin bukan resep yang tepat seandainya pihak pemkot mengetahui kalau sebagian besar tindakan mengemis itu adalah kegiatan yang terorganisasi dengan rapi. Upaya hukum, dalam hal ini dengan menemukan bos pengemis dan menjeratnya dengan undang-undang, harus ditempuh.       
            Sebuah tesis mahasiswi pascasarjana IAIN (Umami, 2005) yang dilakukan dengan mengambil sampel tujuh anak-anak dari keluarga yang tinggal di perkampungan Gajah Wong menyebutkan bahwa tindakan mengemis bukanlah lagi sekadar persoalan mengisi perut, tetapi belakangan berkembang menjadi profesi, dengan melibatkan anak-anak. Orangtua kerap kali memanfaatkan anak-anak untuk mencari nafkah di jalanan dan memberikan punishment dan reward diukur dari jumlah uang yang dibawa pulang anak-anak itu ke rumah. Tindakan kekerasan sering menyertai kekesalan orangtua terhadap anak-anak mereka yang menghasilkan sedikit uang.
            Pemerintah Bojonegoro haruslah bertindak sebelum masalah ini menjadi kesan bukti kecil dari kabupaten yang dulu merupakan salah satu kabupaten termiskin di jawa timur. Sebelum masalah menjadi semakin rumit dan sebelum semakin banyaknya pihak yang berminat untuk berprofesi sebagai PMKS. Penyampaian pesan-pesan melawan PMKS selayaknya segera di gencarkan, dengan di imbangi dengan ditambahnya lapangan kerja, rehabilitas PMKS dengan pembekalan kewirausahaan serta kontrol dari aparat terkait untuk konsisten dalam razia PMKS.  
 

by Andriy ^_^
            

0 comments:

Post a Comment